banner 728x250

Soal TPP ASN, Bupati Eliyunus Pilih Hati-Hati daripada Salah

Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si. (Foto: dok. peringatan)
Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si. (Foto: dok. peringatan)
banner 468x60

NIAS BARAT, AKSIANA.COM,- Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si menegaskan bahwa pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat tidak pernah dihentikan. Seluruh proses tetap berjalan dengan mengedepankan kepastian hukum dan kebenaran administrasi.

Hal tersebut disampaikan Bupati Eliyunus Waruwu pada Jum’at (2/1/2026) menanggapi berbagai opini yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan TPP ASN. Menurutnya, kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan justru bertujuan melindungi hak ASN sekaligus menjaga keuangan daerah agar tetap aman secara hukum.

“Pemerintah daerah tidak ingin tergesa-gesa mengambil keputusan yang cepat tetapi berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Prinsip kami jelas, setiap hak ASN harus dibayarkan secara benar, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Eliyunus.

Ia menjelaskan, proses pembayaran TPP dilakukan melalui tahapan tata kelola pemerintahan yang disiplin dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan tersebut meliputi verifikasi data, perbaikan dokumen yang belum sempurna, penetapan sesuai aturan, hingga akhirnya dilakukan pembayaran.

“TPP tidak pernah dihentikan. Yang dilakukan adalah memastikan seluruh proses administrasi dan hukum terpenuhi. Setelah semua tahapan selesai, TPP dibayarkan sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Bupati menambahkan, langkah tersebut bukan untuk menghambat hak ASN, melainkan untuk melindungi semua pihak dari risiko yang tidak perlu. Ia menilai kebijakan yang diambil secara ceroboh justru dapat merugikan ASN dan pemerintah daerah di masa depan.

“Tidak ada drama dan tidak ada sensasi. Ini murni soal menjalankan prosedur dengan penuh tanggung jawab,” kata Eliyunus.

Menurutnya, kepemimpinan yang berintegritas tidak diukur dari seberapa cepat janji disampaikan, melainkan dari ketepatan dan keberanian memastikan setiap kebijakan berjalan tertib dan aman secara hukum.

“Jalan ini mungkin tidak selalu populer dalam waktu singkat, tetapi ini adalah bentuk tanggung jawab untuk jangka panjang,” pungkas Bupati Eliyunus Waruwu.***

banner 325x300
banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *