JAKARTA, AKSIANA.COM – Penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatra kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah dinilai belum menunjukkan sikap tegas lantaran tidak menetapkan status bencana nasional, meski dampak yang ditimbulkan terus meluas.
Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai, yang diharapkan masyarakat bukan sekadar soal ketersediaan anggaran, melainkan kepastian bahwa negara hadir secara penuh dalam situasi darurat.
Menurut Achmad, istilah bencana nasional kerap disalahpahami sebagai mekanisme yang otomatis membuka kran anggaran tanpa batas. Padahal, esensinya bukan pada besar kecilnya dana, melainkan penetapan prioritas negara.
“Ketika bencana meluas, negara harus terlihat menempatkan keselamatan jiwa dan pemulihan warga sebagai prioritas tertinggi, meskipun itu berarti menunda agenda lain,” ujar Achmad kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/12).
Ia menjelaskan, dana siap pakai memang penting untuk fase tanggap darurat. Namun, persoalan sesungguhnya justru muncul pada tahap pemulihan dan rekonstruksi yang membutuhkan komitmen anggaran jangka panjang.
Achmad mendorong pemerintah menyiapkan dana ketahanan bencana yang bersifat multitahun agar proses rehabilitasi tidak berjalan setengah hati. Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak bisa diperlakukan sebagai urusan jangka pendek.
Ekonom UPN Veteran Jakarta itu juga menekankan pentingnya menyeimbangkan kebijakan stabilisasi ekonomi dengan investasi ketahanan bencana. Upaya seperti perbaikan daerah aliran sungai, penataan ruang, perlindungan lereng, hingga penguatan sistem peringatan dini dinilai krusial untuk mencegah bencana berulang.
“Tanpa investasi pencegahan, kita hanya akan terus membayar biaya banjir dan bencana yang sama dari tahun ke tahun,” ungkapnya.
Di tengah tekanan fiskal dan tantangan penerimaan negara, Achmad mengingatkan agar kebijakan anggaran semakin peka terhadap situasi kebencanaan.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya angka defisit, tetapi rasa aman masyarakat bahwa negara benar-benar memegang kendali,” pungkasnya.***
