Bandung, aksiana.com – Persoalan klasik dalam tata kelola pariwisata Jawa Barat kembali mengemuka, terutama soal data. Untuk menutup celah tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat menjalin kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
Kolaborasi ini ditandai melalui audiensi yang dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat Iendra Sofyan dengan Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati pada Rabu 28 Januari 2026. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat basis data pariwisata sebagai landasan perumusan dan evaluasi kebijakan.
Iendra Sofyan menyampaikan bahwa sejauh ini pengumpulan data masih menemui sejumlah kendala. Padahal data yang akurat dapat menjadi pijakan penting dalam membuat maupun mengevaluasi kebijakan.
“Jawa Barat memiliki 1.741 daya tarik wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya. Namun pengelolaan dan pencatatan data kunjungan wisata masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada konsistensi pelaporan dan respons dari pengelola destinasi, khususnya saat periode libur besar seperti Lebaran dan Natal-Tahun Baru,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS Jawa Barat menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dalam menghasilkan data statistik yang kuat, komprehensif, dan mampu menggambarkan kondisi riil. Ia menegaskan bahwa data pariwisata memiliki peran strategis dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto yang membutuhkan dukungan data dari sisi penawaran maupun permintaan.
“Data supply pariwisata mencakup industri seperti hotel, restoran, dan daya tarik wisata. Sementara dari sisi demand mencakup data wisatawan nusantara, wisatawan mancanegara, dan wisatawan nasional. Lebih dari sekadar angka, BPS juga menekankan pentingnya menghadirkan data yang bermakna dan berdampak, yakni data yang mampu memberikan gambaran utuh, bercerita tentang fenomena yang terjadi, serta dimanfaatkan sebagai dasar utama perumusan kebijakan,” ucapnya.
BPS Jawa Barat juga memberikan dukungan penuh terhadap implementasi Satu Data Pariwisata Jawa Barat. Konsep ini menekankan integrasi lintas instansi, keseragaman definisi dan metodologi, peningkatan kualitas data, serta pemanfaatan data secara bersama dan berkelanjutan.
Melalui pertemuan tersebut, BPS dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat sepakat untuk terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan data pariwisata yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara berkelanjutan.***
