Cirebon, aksiana.com – Alih fungsi sebagian besar aliran sungai untuk kebutuhan PDAM berdampak serius terhadap sektor pertanian di Desa Matangaji, Kabupaten Cirebon. Akibatnya, indeks pertanaman (IP) padi anjlok drastis dari IP 300 menjadi IP 100.
Kondisi tersebut membuat petani yang sebelumnya mampu menanam dan panen hingga tiga kali dalam setahun, kini hanya bisa sekali tanam.
Keluhan itu mencuat dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Ratnawati. Forum tersebut menjadi ruang curhat para petani yang selama ini memendam keresahan akibat krisis air irigasi.
Ustaz Uyi, petani sekaligus tokoh masyarakat Desa Matangaji, menegaskan persoalan bukan terletak pada minimnya sumber air. Menurutnya, debit Sungai Cipaniis sejatinya sangat mencukupi untuk kebutuhan pertanian.
“Sungai di sini bisa sampai 500 liter per detik. Area dua juga 500 liter per detik. Untuk PDAM juga 500 liter per detik. Tapi sekarang ini hampir lebih dari sepertiganya masuk ke PDAM,” ujar Uyi, Rabu (4/2/2026).
Akibat pengalihan tersebut, siklus pertanian ikut terganggu. Sawah yang sebelumnya produktif sepanjang tahun kini sangat bergantung pada curah hujan.
“Yang biasa panen tiga kali dalam setahun, sekarang hanya bisa sekali,” ungkapnya.
Uyi menilai persoalan air tak bisa dilepaskan dari agenda besar ketahanan pangan nasional. Ia bahkan mengaku telah menyampaikan langsung aspirasi itu kepada Menteri Pertanian saat mengikuti pelatihan di pusat pelatihan pertanian Cianjur.
“Kalau pemerintah bicara efisiensi tanah, kami juga minta efisiensi air. Dari sumber itu jangan semuanya diambil PDAM,” katanya.
Menurut Uyi, penguatan sektor pertanian membutuhkan jaminan ketersediaan air yang berkelanjutan. Tanpa itu, target ketahanan pangan hingga swasembada beras hanya akan menjadi slogan.
“Bagaimana tercapai ketahanan pangan, apalagi swasembada beras seperti dulu, kalau swasembada airnya tidak tercapai,” ucapnya.
Ia juga mendorong pemerintah mencari alternatif penyediaan air bersih untuk kebutuhan perkotaan, agar pasokan air bagi pertanian tidak terus tergerus.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dr. Ratnawati menilai persoalan distribusi air lintas daerah terjadi akibat tumpang tindih kewenangan pengelolaan.
“PDAM ini ke depan akan di-merger menjadi satu milik pemerintah provinsi. Karena kewenangannya sekarang tumpang tindih, dari Kuningan ke Kabupaten Cirebon, tujuannya ke Indramayu, termasuk Kota Cirebon,” jelas Ratnawati.
Ia mengakui dampak paling nyata dirasakan langsung oleh petani yang kehilangan kesempatan panen maksimal.
“Seharusnya bisa tiga kali panen, tapi hanya satu kali. Memang dilemanya, kalau hujan kebanjiran, kalau kemarau kekeringan,” ujarnya.
Ratnawati memastikan aspirasi petani akan dibawa ke tingkat provinsi untuk segera dicarikan solusi. Ia berjanji akan berdiskusi langsung dengan Gubernur Jawa Barat.
“Saya pastikan masalah ini akan saya bawa berdiskusi dengan gubernur. Supaya ada solusi cepat dan masyarakat tidak terus dirugikan,” tegasnya.***
