SEMARANG, AKSIANA.COM – Pemanfaatan sebagian area lantai 3 Pasar Bulu, Kota Semarang, menuai keberatan dari para pedagang. Aktivitas yang diduga dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) tersebut dinilai berlangsung tanpa koordinasi maupun sosialisasi kepada pedagang, organisasi pedagang, pengelola PPJP, hingga Kepala Pasar.
Sejumlah pedagang ketika dimintai keterangan oleh awak media pada Sabtu (3/12/2025) mengaku kebingungan terkait fungsi dan tujuan penggunaan area tersebut. Mereka menyebut tidak pernah menerima pemberitahuan sebelumnya.
“Kami sama sekali tidak tahu peruntukannya untuk apa. Tiba-tiba sudah dieksekusi tanpa ada konfirmasi,” ujar salah satu pedagang gerabah di lantai 3.
Pedagang juga mengungkapkan sejarah area tersebut yang sebelumnya dibangun secara swadaya. Setelah kemudian diserahkan kepada Disbudpar dengan harapan dapat menghidupkan aktivitas pasar, lokasi itu justru dinilai terbengkalai, kotor, dan tidak terawat.
“Janji untuk membantu meramaikan pasar tidak pernah terwujud. Hanya dua kali pameran, itu pun berbayar dan tidak berdampak langsung ke pedagang,” keluhnya.
Akhmad, perwakilan pedagang Pasar Bulu, menegaskan penolakan jika lantai 3 hanya dijadikan sarana kegiatan seremonial tanpa kejelasan manfaat.
“Kalau mau menggunakan anggaran, harus jelas dampaknya bagi pedagang. Jangan hanya event datang dan pergi, sementara pasar tetap sepi,” tegasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan pihak PPJP Pasar Bulu yang mengaku tidak mengetahui rencana maupun peruntukan pemanfaatan area tersebut. Pedagang menilai Disbudpar telah mengabaikan para pemangku kepentingan di lingkungan pasar.
“Di sini ada pedagang yang menggantungkan hidup, bukan ruang kosong yang bisa dipakai tanpa komunikasi,” ujar salah seorang pedagang lainnya.
Sementara itu, Indriasari selaku pihak yang dikonfirmasi awak media terkait tujuan kegiatan serta alasan tidak adanya koordinasi, hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan.
Pedagang menegaskan siap menghentikan seluruh aktivitas di lantai 3 Pasar Bulu apabila tidak ada kejelasan fungsi, dialog terbuka, serta keterlibatan pedagang dalam setiap rencana kegiatan.
Mereka mengingatkan bahwa Disbudpar sebagai lembaga publik semestinya bekerja secara transparan dan bertanggung jawab, mengingat seluruh pembiayaan operasional bersumber dari uang rakyat.***
